TEROPONG FAKTA

TF.com || Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Percontohan bagi negara lain dan Memiliki sebuah ideologi berdasarkan Pancasila atau mempunyai selogan BHINEKA TUNGGAL IKA yang berarti berbeda-beda namum satu tujuan. Menjadi satu karakter bangsa yang kuat. 

partai politik. Partai politik tidak memiliki visi dan misi yang bernafaskan panjang. Partai politik sering terjebak mahalnya biaya politik. Akibatnya transaksi hak publik menjadi tidak wajar. Karena demokrasi Indonesia seutuhnya tidak bisa menampung aspirasi masyarakat dan partai politik akan memperjuangkan hanya partai itu sendiri dan hanya golongannya saja. Perlu perbaikan sistem kepartaian, pola rekrutmen dan menekan biaya dalam pemilu. Tidak dapat disangkal terkait pemilu memang menelan anggaran yang sangat cukup besar demi tercapainya demokrasi di negara itu tersebut. 

Ongkos politik mahal, ongkos politik atau demokrasi kita sangat mahal ini yang membuat biang kerok korupsi kian marak. pemilu yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level Lembaga atau instansi negara karena para calon terpilih baik di legislatif berkepentingan mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan.

Memuluskan tujuan niat sesuatu agar keinginan tercapai dengan mengimingi sesuatu barang atau benda dengan berupa uang agar maksud dan tujuannya tercapai.

Defisit Demokrasi, Melahirkan pemilu demokratis di masa yang akan datang. Harapan bagusnya sistem pemilu kita di awal reformasi yang lebih baik lagi, sehingga banyak ditiru negara lain. menjadi proyek percontohan demokrasi, kini setelah demokrasi di Indonesia mengalami penurunan signifikan seiring dengan munculnya berbagai permasalahan yang mendera negeri ini. Mulai dari kasus korupsi yang seolah tiada habis-habisnya dimana diantaranya banyak sekali oknum anggota partai yang menjadi kabinet Menteri dan anggota DPR/DPRD tingkat bawah banyak oknum pengurus partai politik terlibat kasus suap dan korupsi tertangkap tangan oleh KPK. 

Sehingga membuat publik menangis. Sampai demokrasi dicederai korupsi. belum lagi kasus-kasus lainnya seperti Kejaksaan Agung resmi menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate sebagai tersangka dugaan korupsi. Dia juga langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Berdasarkan hasil pemeriksaan evaluasi kami menyimpulkan sudah ada bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G 1, 2, 3, 4, 5," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana,

Pihak Kejaksaan Agung menjelaskan kasus ini merugikan negara mencapai Rp 8 Triliun. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi menjelaskan pihaknya tengah mendalami kasus termasuk aluran dana korupsi tersebut. kerugian lebih dari RP. 8 triliun juga diungkapkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini berdasarkan bukti yang didapatkan dan telah disampaikan pada Jaksa Agung.

Agenda Ke Depan, Demokrasi harus diperbaiki. Oleh semua pihak. Ruang publik harus kembali disehatkan. Melalui partisipasi publik. Bukan koersi/intervensi pada Masyarakat dengan cara mobilisasi untuk memilih salah satu partai tersebut diperlukan. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yang luas dalam mengawasi semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar segera terwujud tranparansi publik. Sebab, dalam negara yang menganut sistim demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, hukum harus diperbaiki. Dan ditegakkan Dikembalikan marwahnya. Tegak lurus pada siapapun. Yang melanggar hukum tidak tumpul keatas dan tajam kebawah dan ditindak tanpa pandang bulu. Korupsi diberantas hingga ke akar-akarnya. 

Terakhir, partai politik dan pemilu harus dibenahi secara total. Kepartaian harus dijauhkan dari politik uang/money politik dengan syarat partainya sederhana dan pemilunya berbiaya murah. Semua harus didorong oleh semua pihak. Karena hanya dengan jalan itu, demokrasi bisa diselamatkan dan itu tanggung jawab semua pihak terkait. 

Penulis: Muhamad Jaenudin Nim : 231090200198, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang.

Dosen : Pak Bima Guntara S.H.,M.H, Mata Kuliah : Pendidikan kewarganegaraan

(TF)